PENYESUAIAN PIDANA UU.NO.1,LN NO.1/2026 :

260 HLM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA ABSTRAK :

• bahwa pembangunan hukum pidana nasional perlu didasarkan pada nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengedepankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum;
• Dasar hukum Peraturan Presiden ini adalah :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;

• Maksud ditetapkannya Undang-Undang ini adalah untuk menghindari disparitas penegakan hukum, duplikasi pengaturan pidana, serta dampak negatif terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan di Masyarakat; CATATAN :

Peraturan ini mulai berlaku diundangkan pada tanggal 2 Januari 2026