JDIH BKN

UNDANG-UNDANG

135 DOKUMEN

Lihat Dokumen

PERATURAN PEMERINTAH

343 DOKUMEN

Lihat Dokumen

PERATURAN PRESIDEN

495 DOKUMEN

Lihat Dokumen

PERATURAN BKN

262 DOKUMEN

Lihat Dokumen

PERATURAN KEPALA BKN

309 DOKUMEN

Lihat Dokumen

SURAT EDARAN

134 DOKUMEN

Lihat Dokumen

KEPUTUSAN KEPALA BKN

90 DOKUMEN

Lihat Dokumen

KEPUTUSAN BERSAMA

39 DOKUMEN

Lihat Dokumen

PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH

PERATURAN PEMERINTAH Nomor 1 Tahun 2008

Status: Berlaku Ditetapkan: 04 Feb 2008 Diundangkan: -

SURAT MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 061/3936/SJ TENTANG TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007

SE Nomor 061/3936/SJ Tahun 2008

Status: Berlaku Ditetapkan: 19 Dec 2008 Diundangkan: -

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 038/SEK/SK/IX/2008 TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA 10 (SEPULUH) PENGADILAN NEGERI KELAS II MENJADI KELAS I B DAN 2 (DUA) PENGADILAN NEGERI KELAS I B MENJADI KELAS I A

KEPUTUSAN Nomor 038/SEK/SK/IX/2008 Tahun 2008

Status: Berlaku Ditetapkan: 17 Sep 2008 Diundangkan: -

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 039/SEK/SK/IX/2008 TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA 19 (SEMBILAN BELAS) PENGADILAN AGAMA KELAS II MENJADI KELAS IB

KEPUTUSAN Nomor 039/SEK/SK/IX/2008 Tahun 2008

Status: Berlaku Ditetapkan: 17 Sep 2008 Diundangkan: -

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE/03/M.PAN/4/2007 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP PEJABAT YANG TERLIBAT KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

SE Nomor SE/03/M/PAN/4/2007 Tahun 2007

Status: Berlaku Ditetapkan: 18 Apr 2007 Diundangkan: -

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH

SURAT MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 061/3936/SJ TENTANG TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 038/SEK/SK/IX/2008 TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA 10 (SEPULUH) PENGADILAN NEGERI KELAS II MENJADI KELAS I B DAN 2 (DUA) PENGADILAN NEGERI KELAS I B MENJADI KELAS I A

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 039/SEK/SK/IX/2008 TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA 19 (SEMBILAN BELAS) PENGADILAN AGAMA KELAS II MENJADI KELAS IB

SURAT EDARAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE/03/M.PAN/4/2007 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP PEJABAT YANG TERLIBAT KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

Cari Peraturan

DIREKTORAT PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN

Dokumen Hukum

Statistik Pengunjung